“Surat Cinta” dari Dirjen Pajak


NPWP Ihik..
akhirnya punya NPWP pribadi sendiri. Dapet dari mana yah tu orang pajak data gue?

Berikut kutipan dari detik.com

Surat penetapan NPWP secara jabatan atau surat pengantar pemberitahuan NPWP itu seiring dengan target DJP menjaring 10 juta NPWP pada 20 Oktober 2005. Pemberiannya dilakukan sejak 1 September 2005.

Hal ini tertuang dalam siaran pers DJP pada 25 Agustus 2005. Disebutkan, berdasarkan informasi dari Pusat Data Pajak dan sistem komputerisasi pajak, DJP akan memberikan NPWP secara jabatan.

Ada 6 sasaran, yakni:
1. Pemilik tanah dan bangunan mewah
2. Pemilik mobil mewah
3. Pemilik kapal pesiar atau yacht
4. Pemegang saham, baik di dalam negeri maupun di luar negeri
5. Orang asing
6. Pegawai tetap yang berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak
(PTKP) dan lain-lain, yang belum ber-NPWP

Referensi: UU 16/2000 tentang Perubahan Kedua atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Kemudian UU 17/2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assessment. Oleh karena itu WP (Wajib Pajak) harus memahami hak dan kewajiban perpajakannya agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Hal ini agar WP terhindar dari masalah-masalah yang mungkin timbul dikemudian hari yang mungkin merugikan.

Hak dan kewajiban WP berdasarkan UU 6/1983 tentang KUP, sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU 16/2000 sebagai berikut:

Kewajiban WP

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperoleh NPWP. Dalam rangka program ekstensifikasi, meskipun WP tidak (belum) mendaftarkan diri, bagi WP yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP maka akan diberikan NPWP secara jabatan. Apabila kepada WP telah diberikan NPWP secara jabatan, maka telah menggugurkan kewajiban WP untuk mendaftarkan diri.

NPWP adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP, oleh karena itu kepada setiap WP hanya diberikan satu NPWP. Selain daripada itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, WP diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya.

2. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Setiap WP sebagai pengusaha yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

3. Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh DJP. Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi WP, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di lingkungan DJP dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh WP.

4. WP wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.

Setiap WP wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak tempat WP terdaftar atau dikukuhkan.

Bagi WP yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

5. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Persepsi. Setiap WP wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

6. Wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Bagi WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi diwajibkan melakukan pencatatan bagi WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha harus disimpan oleh WP selama 10 tahun. Karena selama jangka waktu tersebut DJP masih dapat melakukan pemeriksaan.

7. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, WP wajib:

– Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.

– Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

– Memberikan keterangan yang diperlukan.

Hak WP

1. WP berhak untuk menerima tanda bukti pelaporan SPT. Untuk Surat Pemberitahuan yang disampaikan dengan pos tercatat melalui kantor pos dan giro, maka tanggal pegiriman dianggap sebagai tanggal penerimaan.

2. WP berhak untuk mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Apabila WP ternyata tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta laporan laba rugi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, WP dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh. Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh hanya dapat diberikan paling lama 6 bulan.

3. WP berhak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan ke KPP. Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh WP, masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Dirjen Pajak belum
mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

4. WP dapat untuk mengajukan permohonan penundaan dan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.

Atas permohonan WP, Dirjen Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran PPh yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh, meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama 12 bulan dan terbatas kepada WP yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.

5. WP berhak untuk mengajukan permohonan penurunan angsuran PPh Pasal 25.

6. WP berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

7. WP berhak untuk mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak.

8. WP berhak untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak dan memperoleh kepastian terbitnya keputusan atas surat keberatannya.

WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil
e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan.

9. WP berhak mengajukan banding ke pengadilan pajak atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

10. WP berhak untuk mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.

11. WP berhak memberikan kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayainya untuk mewakilinya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

15 thoughts on ““Surat Cinta” dari Dirjen Pajak

  1. basibanget says:

    pertamakah?
    pusing bacanya
    pajak sux

  2. endhoot says:

    jangan sampe telat nyerahin SPT Tahunan ya…. paling lambat 31 Maret tahun berikutnya šŸ™‚

  3. hakakak.. shokor… *sambil monyong* itu futer di imel lu lengkap banget sih….

  4. […] nesian Directorate General of Taxation are hot. Many Indonesian, somewhat rather confused, received this “love letters”, a notification of Individual Taxpa […]

  5. hare gene baru dipalak tukang majek??? :p

  6. bonnyhp says:

    bloh gw koq belon masuk link lu sih….. šŸ˜¦
    he he he

  7. Dita says:

    Kalau dapet surat gitu, terus harus ngapain ??? Please Advice !!!

  8. Dormansa Paolo says:

    Pajak,!!!! mau dong yang lebih. Biar gw bisa pahami kamu sayang.

  9. Anak Pajak 2005 says:

    Kepada rakyat Indonesia yang beruntung menerima Surat Pengukuhan Wajib Pajak secara Jabatan, kami mengucapkan selamat, karena anda telah mendapatkan kehormatan untuk menjadi Warga Negara yang berbakti kepada Kas Negara.
    Dan bagi mereka yang sadar diri bahwa tidak seharusnya dikenai pajak secara jabatan (penghasilan anda setahun terjumlah di bawah PTKP), mohon diperhatikan bahwa bersamaan dengan surat pengukuhan yang anda terima, ada disertakan Surat Sanggahan yang ditujukan untuk menyanggah keberadaaan diri anda sebagai WP (Wajib Pajak). Harap diperhatikan (garisbawah) bahwa untuk menghindari keadaaan dimana anda dianggap tidak patuh, harap mengirimkan Surat Sanggahan tersebut di atas kepada Alamt yang tertera, yakni Direktorat Jenderal Pajak. Atas perhatian anda yang sangat kami hargai, saya ucapkan, maksud saya kami ucapkan Terima Kasih banyak….

    By the way, Tax does not suck, it rules…
    Why? It limits your ability to expand in size economically and practically… ;>

  10. anak pajak juga says:

    Kepada seluruh rekan2 di seluruh tanah air…..”bayar pajak dunkz!!!!!

  11. ce 'mampir doank' says:

    Setuju bgt ama anak pajak 2005. Tax doesn’t suck, tapi jangan dianggap pajak itu suatu peraturan (walaupun sebenarnya demikian). Biar ga dibikin jadi beban, anggap aja kita membeli sesuatu yang pastinya ada manfaat buat kita. Hasil dari pajak itu juga kan nantinya kembali lagi ke kita walaupun dalam bentuk yang lain. kita positif thinking aja sama pemerintah,,OCHEE!!

  12. poem2 says:

    gw mau tnya dunk, kantor pajak jogja websitenya apa ya?

  13. tmny ank pajak says:

    gw punya temen,dia ank pajak.orangnya sombong banget,namanya Irwan Syah,di kantor pajak Kuningan Jakarta.

  14. tmny ank pajak says:

    Buat smua anak pajak jangan sombong yach…kaya Mas Irwan Syah!!

  15. mahadewa says:

    :d:d:d:d

    selamat menjadi sasaran empuk kami…

    :)>-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: